Ada sebuah lelucon yang tak sepenuhnya lucu: jika ingin tahu nasib tanah di negeri ini, jangan pernah bertanya pada petani, tapi tanyakanlah pada siapa yang sedang berkuasa. Atau lebih tepatnya lagi, siapa yang sedang romantis dengan siapa. Di republik yang sejarah agrarianya tak pernah benar-benar selesai, tanah adalah cermin dari hubungan kekuasaan. Ia bisa bernakna cinta. Tapi juga sebaliknya.
Pemerintah, lewat PP No. 20 Tahun 2021, memutuskan bahwa tanah dengan status HGB atau HGU yang ditelantarkan selama dua tahun atau lebih akan diambil alih oleh negara¹. Alasannya terdengar masuk akal: tanah harus digunakan, dimanfaatkan, dan dipelihara sesuai izinnya. Tanah tidak boleh dibeli, hanya untuk didiamkan dan ditunggu nilainya naik. Seolah-olah waktu akan memupuknya sendiri.
Pada permukaan, ini adalah cerita tentang good governance. Tentang menata kembali aset negara agar tidak dikuasai secara sia-sia. Agar lebih banyak lapangan kerja tercipta, lebih banyak petani diberdayakan, dan sebagainya. Pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN, menyebut bahwa tanah-tanah ini dialihkan untuk program reforma agraria². Secara normatif, tanah yang telah diambil akan diberikan kepada masyarakat, petani, lembaga sosial, atau digunakan untuk fasilitas strategis negara.
Namun, Indonesia mempunyai pengalaman yang terlalu panjang untuk menelan ini sebagai fakta tunggal. Persoalan mafia tanah itu, kata teman saya, adalah mimpi basah birokrasi dari era ke era. Penuh hasrat membangun, tetapi tidak jelas siapa yang dibangunkan. Maka wajar jika beberapa orang berpendapat, ini lebih mirip kisah cinta segitiga antara pemerintah, pemodal, dan rakyat.
Napoleon Bonaparte pernah menulis kepada Josephine: "Aku akan pulang dalam tiga hari. Jangan mandi."³ Ia tahu bahwa sesuatu yang tampak tak terurus bisa menyimpan daya tarik paling menggoda. Mungkin negara kita juga mengenal logika serupa. Tanah yang dianggap telantar, justru menjadi objek paling menggoda. Ia diburu. Direbut. Didandani dengan kata "reforma".
Lalu rakyat? Kita tahu, tidak semua rakyat mendambakan tanah. Sebagian hanya ingin kejelasan: apakah mereka masih punya ruang hidup, atau hanya ruang untuk dikutip? Apakah mereka masih dianggap warga negara atau sekadar angka miskin dalam statistik? Data resmi BPS per Maret 2025 menyebut ada 23,85 juta rakyat miskin⁴.
Tapi definisi “miskin” menurut pemerintah sangat ketat—hanya mengizinkan seseorang disebut miskin apabila pengeluarannya di bawah Rp 609.160 per bulan⁵. Artinya seseorang yang bertahan hidup dengan Rp. 21.000 per hari pun tak termasuk miskin. Coba makna tersebut sedikit digeser, maka yang “miskin” itu bukan hanya puluhan juta. Mungkin ratusan juta.
Pertanyaan dasarnya tetap sama: kepada siapa sesungguhnya tanah ini berpihak? Jika tanah-tanah telantar itu pada akhirnya jatuh ke tangan kelompok-kelompok yang dekat dengan kekuasaan—baik ormas, yayasan politik, atau mitra pembangunan yang punya barisan—maka kita hanya akan mengganti satu jenis spekulasi dengan spekulasi lainnya.
Saya bukannya apatis terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi peristiwa pemblokiran rekening dorman oleh PPATK, lalu kegaduhan yang berujung pada pemanggilan kepala PPATK ke istana, dan kemudian pembukaan kembali jutaan rekening yang sempat dibekukan adalah nyala dari sebuah lilin⁶—yang memberi terang sekaligus bayangan tentang cara kerja kekuasaan.
PPATK tentu bekerja dalam ranah hukum. Tapi hukum bukan matematika. Banyak hal bisa dinilai "mencurigakan" dalam sistem perbankan, termasuk rekening yang tidak aktif selama tiga bulan⁷. Namun, apakah "tidak aktif" cukup sebagai bukti kejahatan? Kita tahu, upaya membekukan rekening untuk menekan perputaran dana ilegal memang masuk akal. Tapi begitu dana tukang bangunan juga ikut tersapu, akal sehat ikut berguguran.
Bahwa PPATK akhirnya membuka kembali jutaan rekening, itu tentu kabar baik. Tapi kabar baik yang lahir dari kegaduhan publik hanya menunjukkan satu hal: kelembagaan kita belum baik dalam menafsirkan kebutuhan dan persoalan publik. Ada prosedur untuk memblokir rekening. Ada pula prosedur untuk membukanya kembali. Lantas bagaimana prosedur untuk meminta maaf pada warga yang dicurigai? Mengapa pemerintah selalu harus ditegur dari dalam dirinya sendiri?
Meskipun begitu, jika kita menggunakan lensa kosmologi Jawa, ketidaktepatan lembaga-lembaga negara dalam menafsirkan kebutuhan dan persoalan publik adalah hal biasa. Sebab di dalam kosmologi itu—publik atau rakyat adalah raja. Demokrasi menganut paham yang kurang lebih sama, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sayangnya, demokrasi tak mengenal rakyat atau raja yang bernama Aji Saka.
Ada kisah di mana Aji Saka mempercayakan pusaka pada salah satu abdinya, Sembada , dengan pesan: tak ada seorang pun yang boleh mengambil pusaka itu kecuali dirinya sendiri. Namun, Aji Saka pada hari yang lain justru menyuruh Dora, abdi lainnya, untuk mengambil pusaka itu. “Ini perintah!” ucap Dora. Sembada menolak. Maka, Dora terbang. Sembada pun terbang. Keduanya saling tendang dan sama-sama tumbang.⁸
Demokrasi, dalam banyak hal, menempatkan rakyat sebagai segalanya. Tapi dalam praktik harian, rakyat itu sendiri cenderung seperti Aji Saka—inkonsisten, penuh paradoks. Hari ini menyuarakan keadilan, besok menyerahkan mandat pada kekuasaan yang meminggirkannya. Hari ini menginginkan birokrasi yang bersih, besok mencurigai semua tindakan yang bersih sebagai bagian dari skenario elite politik.
Dalam ketegangan inilah sistem terus berputar, menciptakan Dora dan Sembada baru di berbagai lini. Kisah mereka adalah pengingat bahwa sistem bisa lumpuh jika terlalu banyak perintah yang saling menyalahi. Ironinya, semua yang terlibat tetap merasa sedang menjalankan mandat. Mandat dari siapa? Kadang dari rakyat yang sering lupa. Kadang dari dokumen yang tak dibaca. Tapi tak jarang pula dari intuisi kekuasaan yang mengendap di ruang-ruang gelap.
